Blog

  • Resmikan Pura Jagattrayi, Kapolda Metro Jaya Tekankan Pentingnya Kerukunan Beragama

    Resmikan Pura Jagattrayi, Kapolda Metro Jaya Tekankan Pentingnya Kerukunan Beragama

    Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto Pura Jagattrayi. (Foto: Istimewa)
    Jakarta – Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto bersama Wakapolda Metro Jaya Irjen Adex Yudiswan meresmikan Pura Jagattrayi Metro Jaya. Pura tersebut menjadi tempat ibadah sekaligus ruang pembinaan rohani bagi personel dan keluarga besar Polda Metro Jaya yang beragama Hindu.
    Peresmian berlangsung pada Sabtu (14/11/2026) di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan (Jaksel). Kegiatan turut dihadiri Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI Nengah Duija, unsur TNI, pejabat utama Polda Metro Jaya, pemuka agama Hindu, organisasi keagamaan, serta tamu undangan.

    “Hari ini bukan sekadar peresmian sebuah bangunan. Hari ini kita menandai lahirnya sebuah ruang suci, tempat personel Polri dan keluarga yang beragama Hindu dapat menghaturkan bakti, menenangkan batin, dan memperkuat sraddha di tengah tugas yang berat dan dinamis,” ujar Komjen Dadang dalam keterangannya, Minggu (15/11).

    Komjen Dadang menyampaikan nilai Tri Hita Karana, yakni keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan. Nilai tersebut dinilai relevan dalam membangun integritas, kepedulian, dan semangat pelayanan kepada masyarakat.

    “Kerukunan adalah fondasi keamanan. Ketika masyarakat rukun dan saling menghormati, maka keamanan dan ketertiban akan semakin kuat. Inilah yang harus terus kita rawat bersama,” ungkapnya.

    Pura Jagattrayi diharapkan tidak hanya digunakan untuk persembahyangan, tetapi juga menjadi ruang pendidikan agama, silaturahmi, dialog. Serta kegiatan sosial yang memberi manfaat bagi lingkungan sekitar.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, keberadaan Pura Jagattrayi diharapkan mendukung kebutuhan ibadah dan pembinaan rohani personel beragama Hindu. Hal ini sekaligus memperkuat kebersamaan di lingkungan Polda Metro Jaya.

    “Semoga Pura Jagattrayi dapat dimanfaatkan dengan baik untuk beribadah, memperkuat nilai-nilai spiritual, serta menumbuhkan sikap saling menghormati dan menjaga kerukunan dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.

  • Kapolda Metro Jaya  Resmikan Pura Jagattrayi: Kerukunan Fondasi Keamanan

    Kapolda Metro Jaya  Resmikan Pura Jagattrayi: Kerukunan Fondasi Keamanan

    Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto Pura Jagattrayi. (Foto: Istimewa)
    Jakarta – Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto bersama Wakapolda Metro Jaya Irjen Adex Yudiswan meresmikan Pura Jagattrayi Metro Jaya. Pura tersebut menjadi tempat ibadah sekaligus ruang pembinaan rohani bagi personel dan keluarga besar Polda Metro Jaya yang beragama Hindu.
    Peresmian berlangsung pada Sabtu (14/11/2026) di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan (Jaksel). Kegiatan turut dihadiri Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI Nengah Duija, unsur TNI, pejabat utama Polda Metro Jaya, pemuka agama Hindu, organisasi keagamaan, serta tamu undangan.

    “Hari ini bukan sekadar peresmian sebuah bangunan. Hari ini kita menandai lahirnya sebuah ruang suci, tempat personel Polri dan keluarga yang beragama Hindu dapat menghaturkan bakti, menenangkan batin, dan memperkuat sraddha di tengah tugas yang berat dan dinamis,” ujar Komjen Dadang dalam keterangannya, Minggu (15/11).

    Komjen Dadang menyampaikan nilai Tri Hita Karana, yakni keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan. Nilai tersebut dinilai relevan dalam membangun integritas, kepedulian, dan semangat pelayanan kepada masyarakat.

    “Kerukunan adalah fondasi keamanan. Ketika masyarakat rukun dan saling menghormati, maka keamanan dan ketertiban akan semakin kuat. Inilah yang harus terus kita rawat bersama,” ungkapnya.

    Pura Jagattrayi diharapkan tidak hanya digunakan untuk persembahyangan, tetapi juga menjadi ruang pendidikan agama, silaturahmi, dialog. Serta kegiatan sosial yang memberi manfaat bagi lingkungan sekitar.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, keberadaan Pura Jagattrayi diharapkan mendukung kebutuhan ibadah dan pembinaan rohani personel beragama Hindu. Hal ini sekaligus memperkuat kebersamaan di lingkungan Polda Metro Jaya.

    “Semoga Pura Jagattrayi dapat dimanfaatkan dengan baik untuk beribadah, memperkuat nilai-nilai spiritual, serta menumbuhkan sikap saling menghormati dan menjaga kerukunan dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.

  • Kapolda Metro Jaya  Resmikan Pura Jagattrayi: Kerukunan Fondasi Keamanan

    Kapolda Metro Jaya  Resmikan Pura Jagattrayi: Kerukunan Fondasi Keamanan

    Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto Pura Jagattrayi. (Foto: Istimewa)
    Jakarta – Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto bersama Wakapolda Metro Jaya Irjen Adex Yudiswan meresmikan Pura Jagattrayi Metro Jaya. Pura tersebut menjadi tempat ibadah sekaligus ruang pembinaan rohani bagi personel dan keluarga besar Polda Metro Jaya yang beragama Hindu.
    Peresmian berlangsung pada Sabtu (14/11/2026) di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan (Jaksel). Kegiatan turut dihadiri Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI Nengah Duija, unsur TNI, pejabat utama Polda Metro Jaya, pemuka agama Hindu, organisasi keagamaan, serta tamu undangan.

    “Hari ini bukan sekadar peresmian sebuah bangunan. Hari ini kita menandai lahirnya sebuah ruang suci, tempat personel Polri dan keluarga yang beragama Hindu dapat menghaturkan bakti, menenangkan batin, dan memperkuat sraddha di tengah tugas yang berat dan dinamis,” ujar Komjen Dadang dalam keterangannya, Minggu (15/11).

    Komjen Dadang menyampaikan nilai Tri Hita Karana, yakni keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan. Nilai tersebut dinilai relevan dalam membangun integritas, kepedulian, dan semangat pelayanan kepada masyarakat.

    “Kerukunan adalah fondasi keamanan. Ketika masyarakat rukun dan saling menghormati, maka keamanan dan ketertiban akan semakin kuat. Inilah yang harus terus kita rawat bersama,” ungkapnya.

    Pura Jagattrayi diharapkan tidak hanya digunakan untuk persembahyangan, tetapi juga menjadi ruang pendidikan agama, silaturahmi, dialog. Serta kegiatan sosial yang memberi manfaat bagi lingkungan sekitar.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, keberadaan Pura Jagattrayi diharapkan mendukung kebutuhan ibadah dan pembinaan rohani personel beragama Hindu. Hal ini sekaligus memperkuat kebersamaan di lingkungan Polda Metro Jaya.

    “Semoga Pura Jagattrayi dapat dimanfaatkan dengan baik untuk beribadah, memperkuat nilai-nilai spiritual, serta menumbuhkan sikap saling menghormati dan menjaga kerukunan dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.

  • Kapolda Metro Jaya  Resmikan Pura Jagattrayi: Kerukunan Fondasi Keamanan

    Kapolda Metro Jaya  Resmikan Pura Jagattrayi: Kerukunan Fondasi Keamanan

    Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto Pura Jagattrayi. (Foto: Istimewa)
    Jakarta – Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto bersama Wakapolda Metro Jaya Irjen Adex Yudiswan meresmikan Pura Jagattrayi Metro Jaya. Pura tersebut menjadi tempat ibadah sekaligus ruang pembinaan rohani bagi personel dan keluarga besar Polda Metro Jaya yang beragama Hindu.
    Peresmian berlangsung pada Sabtu (14/11/2026) di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan (Jaksel). Kegiatan turut dihadiri Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI Nengah Duija, unsur TNI, pejabat utama Polda Metro Jaya, pemuka agama Hindu, organisasi keagamaan, serta tamu undangan.

    “Hari ini bukan sekadar peresmian sebuah bangunan. Hari ini kita menandai lahirnya sebuah ruang suci, tempat personel Polri dan keluarga yang beragama Hindu dapat menghaturkan bakti, menenangkan batin, dan memperkuat sraddha di tengah tugas yang berat dan dinamis,” ujar Komjen Dadang dalam keterangannya, Minggu (15/11).

    Komjen Dadang menyampaikan nilai Tri Hita Karana, yakni keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan. Nilai tersebut dinilai relevan dalam membangun integritas, kepedulian, dan semangat pelayanan kepada masyarakat.

    “Kerukunan adalah fondasi keamanan. Ketika masyarakat rukun dan saling menghormati, maka keamanan dan ketertiban akan semakin kuat. Inilah yang harus terus kita rawat bersama,” ungkapnya.

    Pura Jagattrayi diharapkan tidak hanya digunakan untuk persembahyangan, tetapi juga menjadi ruang pendidikan agama, silaturahmi, dialog. Serta kegiatan sosial yang memberi manfaat bagi lingkungan sekitar.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, keberadaan Pura Jagattrayi diharapkan mendukung kebutuhan ibadah dan pembinaan rohani personel beragama Hindu. Hal ini sekaligus memperkuat kebersamaan di lingkungan Polda Metro Jaya.

    “Semoga Pura Jagattrayi dapat dimanfaatkan dengan baik untuk beribadah, memperkuat nilai-nilai spiritual, serta menumbuhkan sikap saling menghormati dan menjaga kerukunan dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.

  • Kapolda Metro Jaya  Resmikan Pura Jagattrayi: Kerukunan Fondasi Keamanan

    Kapolda Metro Jaya  Resmikan Pura Jagattrayi: Kerukunan Fondasi Keamanan

    Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto Pura Jagattrayi. (Foto: Istimewa)
    Jakarta – Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto bersama Wakapolda Metro Jaya Irjen Adex Yudiswan meresmikan Pura Jagattrayi Metro Jaya. Pura tersebut menjadi tempat ibadah sekaligus ruang pembinaan rohani bagi personel dan keluarga besar Polda Metro Jaya yang beragama Hindu.
    Peresmian berlangsung pada Sabtu (14/11/2026) di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan (Jaksel). Kegiatan turut dihadiri Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI Nengah Duija, unsur TNI, pejabat utama Polda Metro Jaya, pemuka agama Hindu, organisasi keagamaan, serta tamu undangan.

    “Hari ini bukan sekadar peresmian sebuah bangunan. Hari ini kita menandai lahirnya sebuah ruang suci, tempat personel Polri dan keluarga yang beragama Hindu dapat menghaturkan bakti, menenangkan batin, dan memperkuat sraddha di tengah tugas yang berat dan dinamis,” ujar Komjen Dadang dalam keterangannya, Minggu (15/11).

    Komjen Dadang menyampaikan nilai Tri Hita Karana, yakni keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan. Nilai tersebut dinilai relevan dalam membangun integritas, kepedulian, dan semangat pelayanan kepada masyarakat.

    “Kerukunan adalah fondasi keamanan. Ketika masyarakat rukun dan saling menghormati, maka keamanan dan ketertiban akan semakin kuat. Inilah yang harus terus kita rawat bersama,” ungkapnya.

    Pura Jagattrayi diharapkan tidak hanya digunakan untuk persembahyangan, tetapi juga menjadi ruang pendidikan agama, silaturahmi, dialog. Serta kegiatan sosial yang memberi manfaat bagi lingkungan sekitar.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, keberadaan Pura Jagattrayi diharapkan mendukung kebutuhan ibadah dan pembinaan rohani personel beragama Hindu. Hal ini sekaligus memperkuat kebersamaan di lingkungan Polda Metro Jaya.

    “Semoga Pura Jagattrayi dapat dimanfaatkan dengan baik untuk beribadah, memperkuat nilai-nilai spiritual, serta menumbuhkan sikap saling menghormati dan menjaga kerukunan dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.

  • Kapolda Metro Jaya Resmikan Pura Jagattrayi: Kerukunan Fondasi Keamanan

    Kapolda Metro Resmikan Pura Jagattrayi: Kerukunan Fondasi Keamanan

    Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto Pura Jagattrayi. (Foto: Istimewa)
    Jakarta – Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto bersama Wakapolda Metro Jaya Irjen Adex Yudiswan meresmikan Pura Jagattrayi Metro Jaya. Pura tersebut menjadi tempat ibadah sekaligus ruang pembinaan rohani bagi personel dan keluarga besar Polda Metro Jaya yang beragama Hindu.
    Peresmian berlangsung pada Sabtu (14/11/2026) di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan (Jaksel). Kegiatan turut dihadiri Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI Nengah Duija, unsur TNI, pejabat utama Polda Metro Jaya, pemuka agama Hindu, organisasi keagamaan, serta tamu undangan.

    “Hari ini bukan sekadar peresmian sebuah bangunan. Hari ini kita menandai lahirnya sebuah ruang suci, tempat personel Polri dan keluarga yang beragama Hindu dapat menghaturkan bakti, menenangkan batin, dan memperkuat sraddha di tengah tugas yang berat dan dinamis,” ujar Komjen Dadang dalam keterangannya, Minggu (15/11).

    Komjen Dadang menyampaikan nilai Tri Hita Karana, yakni keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan. Nilai tersebut dinilai relevan dalam membangun integritas, kepedulian, dan semangat pelayanan kepada masyarakat.

    “Kerukunan adalah fondasi keamanan. Ketika masyarakat rukun dan saling menghormati, maka keamanan dan ketertiban akan semakin kuat. Inilah yang harus terus kita rawat bersama,” ungkapnya.

    Pura Jagattrayi diharapkan tidak hanya digunakan untuk persembahyangan, tetapi juga menjadi ruang pendidikan agama, silaturahmi, dialog. Serta kegiatan sosial yang memberi manfaat bagi lingkungan sekitar.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, keberadaan Pura Jagattrayi diharapkan mendukung kebutuhan ibadah dan pembinaan rohani personel beragama Hindu. Hal ini sekaligus memperkuat kebersamaan di lingkungan Polda Metro Jaya.

    “Semoga Pura Jagattrayi dapat dimanfaatkan dengan baik untuk beribadah, memperkuat nilai-nilai spiritual, serta menumbuhkan sikap saling menghormati dan menjaga kerukunan dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.

  • Kapolda Metro Resmikan Pura Jagattrayi: Kerukunan Fondasi Keamanan

    Kapolda Metro Resmikan Pura Jagattrayi: Kerukunan Fondasi Keamanan

    Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto Pura Jagattrayi. (Foto: Istimewa)
    Jakarta – Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto bersama Wakapolda Metro Jaya Irjen Adex Yudiswan meresmikan Pura Jagattrayi Metro Jaya. Pura tersebut menjadi tempat ibadah sekaligus ruang pembinaan rohani bagi personel dan keluarga besar Polda Metro Jaya yang beragama Hindu.
    Peresmian berlangsung pada Sabtu (14/11/2026) di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan (Jaksel). Kegiatan turut dihadiri Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI Nengah Duija, unsur TNI, pejabat utama Polda Metro Jaya, pemuka agama Hindu, organisasi keagamaan, serta tamu undangan.

    “Hari ini bukan sekadar peresmian sebuah bangunan. Hari ini kita menandai lahirnya sebuah ruang suci, tempat personel Polri dan keluarga yang beragama Hindu dapat menghaturkan bakti, menenangkan batin, dan memperkuat sraddha di tengah tugas yang berat dan dinamis,” ujar Komjen Dadang dalam keterangannya, Minggu (15/11).

    Komjen Dadang menyampaikan nilai Tri Hita Karana, yakni keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan. Nilai tersebut dinilai relevan dalam membangun integritas, kepedulian, dan semangat pelayanan kepada masyarakat.

    “Kerukunan adalah fondasi keamanan. Ketika masyarakat rukun dan saling menghormati, maka keamanan dan ketertiban akan semakin kuat. Inilah yang harus terus kita rawat bersama,” ungkapnya.

    Pura Jagattrayi diharapkan tidak hanya digunakan untuk persembahyangan, tetapi juga menjadi ruang pendidikan agama, silaturahmi, dialog. Serta kegiatan sosial yang memberi manfaat bagi lingkungan sekitar.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, keberadaan Pura Jagattrayi diharapkan mendukung kebutuhan ibadah dan pembinaan rohani personel beragama Hindu. Hal ini sekaligus memperkuat kebersamaan di lingkungan Polda Metro Jaya.

    “Semoga Pura Jagattrayi dapat dimanfaatkan dengan baik untuk beribadah, memperkuat nilai-nilai spiritual, serta menumbuhkan sikap saling menghormati dan menjaga kerukunan dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.

  • Tingkatkan Tata Kelola Keuangan, Irjen KP2MI Percepat Realisasi ABT

    Tingkatkan Tata Kelola Keuangan, Irjen KP2MI Percepat Realisasi ABT

    Sumber : Inspektorat Jenderal KP2MI

    JAKARTA – Komitmen dalam mewujudkan pengawasan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas terus diperkuat oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Upaya tersebut diwujudkan melalui rapat strategis yang dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal bersama seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal KP2MI, Kamis (12/11/2026).

    Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja sekaligus memperkuat langkah percepatan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Sejumlah agenda strategis menjadi fokus pembahasan, khususnya terkait optimalisasi anggaran, penguatan program prioritas kementerian, serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

    Dalam rapat tersebut, salah satu perhatian utama diarahkan pada evaluasi dan percepatan realisasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Inspektorat Jenderal melakukan identifikasi terhadap berbagai kendala atau bottleneck yang berpotensi menghambat pelaksanaan anggaran. Langkah ini diperlukan agar setiap hambatan dapat segera diatasi melalui koordinasi dan langkah penyelesaian yang tepat.

    Percepatan realisasi ABT diharapkan tidak sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga mampu memastikan setiap penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian. Dengan demikian, efektivitas program serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dapat berjalan secara beriringan.

    Agenda berikutnya membahas penguatan Tim Task Force SMK Go Global. Program ini menjadi salah satu perhatian strategis dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia serta mempersiapkan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional.

    Melalui penguatan tim tersebut, diperlukan sinergi dan koordinasi lintas unit kerja agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal. Peran pengawasan menjadi penting untuk memastikan setiap tahapan program dilaksanakan sesuai ketentuan, memiliki arah kebijakan yang jelas, serta berorientasi pada hasil yang memberikan manfaat bagi calon pekerja migran Indonesia.

    Selain itu, rapat juga memberikan perhatian khusus terhadap tindak lanjut temuan BPK RI. Pembahasan difokuskan pada penyelesaian berbagai permasalahan yang muncul dari hasil pendampingan pemeriksaan. Hal ini merupakan bagian dari komitmen Inspektorat Jenderal dalam mendorong perbaikan berkelanjutan terhadap sistem pengendalian internal dan tata kelola keuangan kementerian.

    Penyelesaian temuan pemeriksaan tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Setiap rekomendasi hasil pemeriksaan perlu ditindaklanjuti secara serius, terukur, dan tepat waktu agar permasalahan serupa tidak kembali terjadi.

    Dalam arahannya, Inspektur Jenderal menegaskan pentingnya percepatan tindak lanjut atas seluruh hasil pembahasan. Seluruh jajaran Inspektorat Jenderal diharapkan mampu meningkatkan koordinasi, memperkuat tanggung jawab, serta memastikan setiap pekerjaan dilaksanakan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Pengawasan internal memiliki posisi strategis dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal dituntut tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis bagi seluruh unit kerja dalam mengidentifikasi risiko, memberikan rekomendasi perbaikan, dan memastikan terciptanya tata kelola organisasi yang efektif.

    Melalui rapat strategis ini, KP2MI menegaskan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan integritas merupakan fondasi utama dalam menjalankan setiap program dan kebijakan kementerian. Sinergi seluruh jajaran menjadi kunci untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan optimal, program prioritas terlaksana secara efektif, serta hasil pemeriksaan ditindaklanjuti secara bertanggung jawab.

    Komitmen tersebut diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia.

    Dengan semangat kolaborasi, profesionalisme, dan integritas, Inspektorat Jenderal KP2MI terus berupaya menghadirkan pengawasan yang berdampak nyata demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

    Pengawasan kuat, tata kelola akuntabel, Pekerja Migran Indonesia terlindungi. Bersama mewujudkan Indonesia Maju!

  • Bidik Tata Kelola Bersih, Irjen KP2MI Komjen Pol Sandi Nugroho Pimpin Rapat Strategis

    Bidik Tata Kelola Bersih, Irjen KP2MI Pimpin Rapat Strategis

    Sumber : Inspektorat Jenderal KP2MI

    JAKARTA – Komitmen dalam mewujudkan pengawasan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas terus diperkuat oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Upaya tersebut diwujudkan melalui rapat strategis yang dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal bersama seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal KP2MI, Kamis (12/11/2026).

    Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja sekaligus memperkuat langkah percepatan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Sejumlah agenda strategis menjadi fokus pembahasan, khususnya terkait optimalisasi anggaran, penguatan program prioritas kementerian, serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

    Dalam rapat tersebut, salah satu perhatian utama diarahkan pada evaluasi dan percepatan realisasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Inspektorat Jenderal melakukan identifikasi terhadap berbagai kendala atau bottleneck yang berpotensi menghambat pelaksanaan anggaran. Langkah ini diperlukan agar setiap hambatan dapat segera diatasi melalui koordinasi dan langkah penyelesaian yang tepat.

    Percepatan realisasi ABT diharapkan tidak sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga mampu memastikan setiap penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian. Dengan demikian, efektivitas program serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dapat berjalan secara beriringan.

    Agenda berikutnya membahas penguatan Tim Task Force SMK Go Global. Program ini menjadi salah satu perhatian strategis dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia serta mempersiapkan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional.

    Melalui penguatan tim tersebut, diperlukan sinergi dan koordinasi lintas unit kerja agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal. Peran pengawasan menjadi penting untuk memastikan setiap tahapan program dilaksanakan sesuai ketentuan, memiliki arah kebijakan yang jelas, serta berorientasi pada hasil yang memberikan manfaat bagi calon pekerja migran Indonesia.

    Selain itu, rapat juga memberikan perhatian khusus terhadap tindak lanjut temuan BPK RI. Pembahasan difokuskan pada penyelesaian berbagai permasalahan yang muncul dari hasil pendampingan pemeriksaan. Hal ini merupakan bagian dari komitmen Inspektorat Jenderal dalam mendorong perbaikan berkelanjutan terhadap sistem pengendalian internal dan tata kelola keuangan kementerian.

    Penyelesaian temuan pemeriksaan tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Setiap rekomendasi hasil pemeriksaan perlu ditindaklanjuti secara serius, terukur, dan tepat waktu agar permasalahan serupa tidak kembali terjadi.

    Dalam arahannya, Inspektur Jenderal menegaskan pentingnya percepatan tindak lanjut atas seluruh hasil pembahasan. Seluruh jajaran Inspektorat Jenderal diharapkan mampu meningkatkan koordinasi, memperkuat tanggung jawab, serta memastikan setiap pekerjaan dilaksanakan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Pengawasan internal memiliki posisi strategis dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal dituntut tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis bagi seluruh unit kerja dalam mengidentifikasi risiko, memberikan rekomendasi perbaikan, dan memastikan terciptanya tata kelola organisasi yang efektif.

    Melalui rapat strategis ini, KP2MI menegaskan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan integritas merupakan fondasi utama dalam menjalankan setiap program dan kebijakan kementerian. Sinergi seluruh jajaran menjadi kunci untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan optimal, program prioritas terlaksana secara efektif, serta hasil pemeriksaan ditindaklanjuti secara bertanggung jawab.

    Komitmen tersebut diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia.

    Dengan semangat kolaborasi, profesionalisme, dan integritas, Inspektorat Jenderal KP2MI terus berupaya menghadirkan pengawasan yang berdampak nyata demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

    Pengawasan kuat, tata kelola akuntabel, Pekerja Migran Indonesia terlindungi. Bersama mewujudkan Indonesia Maju!

  • Bidik Tata Kelola Bersih, Irjen KP2MI Pimpin Rapat Strategis

    Bidik Tata Kelola Bersih, Irjen KP2MI Pimpin Rapat Strategis

    Sumber : Inspektorat Jenderal KP2MI

    JAKARTA – Komitmen dalam mewujudkan pengawasan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas terus diperkuat oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Upaya tersebut diwujudkan melalui rapat strategis yang dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal bersama seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal KP2MI, Kamis (12/11/2026).

    Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja sekaligus memperkuat langkah percepatan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Sejumlah agenda strategis menjadi fokus pembahasan, khususnya terkait optimalisasi anggaran, penguatan program prioritas kementerian, serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

    Dalam rapat tersebut, salah satu perhatian utama diarahkan pada evaluasi dan percepatan realisasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Inspektorat Jenderal melakukan identifikasi terhadap berbagai kendala atau bottleneck yang berpotensi menghambat pelaksanaan anggaran. Langkah ini diperlukan agar setiap hambatan dapat segera diatasi melalui koordinasi dan langkah penyelesaian yang tepat.

    Percepatan realisasi ABT diharapkan tidak sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga mampu memastikan setiap penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian. Dengan demikian, efektivitas program serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dapat berjalan secara beriringan.

    Agenda berikutnya membahas penguatan Tim Task Force SMK Go Global. Program ini menjadi salah satu perhatian strategis dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia serta mempersiapkan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional.

    Melalui penguatan tim tersebut, diperlukan sinergi dan koordinasi lintas unit kerja agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal. Peran pengawasan menjadi penting untuk memastikan setiap tahapan program dilaksanakan sesuai ketentuan, memiliki arah kebijakan yang jelas, serta berorientasi pada hasil yang memberikan manfaat bagi calon pekerja migran Indonesia.

    Selain itu, rapat juga memberikan perhatian khusus terhadap tindak lanjut temuan BPK RI. Pembahasan difokuskan pada penyelesaian berbagai permasalahan yang muncul dari hasil pendampingan pemeriksaan. Hal ini merupakan bagian dari komitmen Inspektorat Jenderal dalam mendorong perbaikan berkelanjutan terhadap sistem pengendalian internal dan tata kelola keuangan kementerian.

    Penyelesaian temuan pemeriksaan tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Setiap rekomendasi hasil pemeriksaan perlu ditindaklanjuti secara serius, terukur, dan tepat waktu agar permasalahan serupa tidak kembali terjadi.

    Dalam arahannya, Inspektur Jenderal menegaskan pentingnya percepatan tindak lanjut atas seluruh hasil pembahasan. Seluruh jajaran Inspektorat Jenderal diharapkan mampu meningkatkan koordinasi, memperkuat tanggung jawab, serta memastikan setiap pekerjaan dilaksanakan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Pengawasan internal memiliki posisi strategis dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal dituntut tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis bagi seluruh unit kerja dalam mengidentifikasi risiko, memberikan rekomendasi perbaikan, dan memastikan terciptanya tata kelola organisasi yang efektif.

    Melalui rapat strategis ini, KP2MI menegaskan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan integritas merupakan fondasi utama dalam menjalankan setiap program dan kebijakan kementerian. Sinergi seluruh jajaran menjadi kunci untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan optimal, program prioritas terlaksana secara efektif, serta hasil pemeriksaan ditindaklanjuti secara bertanggung jawab.

    Komitmen tersebut diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia.

    Dengan semangat kolaborasi, profesionalisme, dan integritas, Inspektorat Jenderal KP2MI terus berupaya menghadirkan pengawasan yang berdampak nyata demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

    Pengawasan kuat, tata kelola akuntabel, Pekerja Migran Indonesia terlindungi. Bersama mewujudkan Indonesia Maju!