Kategori: Featured

  • Polisi Ungkap Jaringan Perekrut WNI Jadi Tentara Bayaran di Rusia

    Polisi Ungkap Jaringan Perekrut WNI Jadi Tentara Bayaran di Rusia

    Polisi Ungkap Jaringan Perekrut WNI Jadi Tentara Bayaran di Rusia
    Sumber:afu

    https://tribratanews.polri.go.id/Tribratanews.polri.go.id – Jakarta. Kepolisian membongkar jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) internasional yang merekrut warga negara Indonesia (WNI) untuk dijadikan tentara bayaran di Rusia. Dalam pengungkapan ini, polisi menemukan fakta mengejutkan: dua warga negara asing (WNA) asal Rusia dan Ukraina diduga bekerja sama menjalankan perekrutan di Indonesia.

     

    View on Threads

     

     

    Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol. Nasriadi mengatakan, kolaborasi kedua WNA tersebut menjadi perhatian penyidik. Pasalnya, Rusia dan Ukraina saat ini tengah terlibat konflik bersenjata.

    “Ada dua pelaku warga negara asing, yaitu warga negara Rusia dan warga negara Ukraina. Kalau di negaranya, mereka saling berperang, tetapi di Indonesia, mereka berkolaborasi mencari warga negara Indonesia untuk bisa direkrut menjadi tentara bayaran yang ada di sana,” papar Nasriadi dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Rabu (11/11/2026).

    Dalam kasus tersebut, penyidik telah menetapkan enam orang sebagai tersangka. Dua di antaranya merupakan WNA asal Rusia dan Ukraina, sedangkan empat lainnya adalah WNI.

    Kedua WNA itu diduga memanfaatkan kondisi ekonomi serta jaringan lokal untuk mencari calon korban. Para WNI kemudian direkrut sebelum diberangkatkan ke wilayah konflik di Rusia.

    Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, sedikitnya 23 WNI telah diberangkatkan melalui jaringan tersebut. Nasib sejumlah korban pun memprihatinkan. Satu orang dilaporkan meninggal dunia, sementara beberapa lainnya mengalami luka berat akibat terkena ranjau.

    “Mereka yang dalam jaringan ini, yang sudah berangkat sebanyak 23 orang menjadi tentara Rusia di sana. Berdasarkan keterangan keluarga, satu orang dipastikan meninggal dunia dan beberapa lainnya mengalami luka berat terkena ranjau,” kata Nasriadi.

    Jaringan perekrutan ini diketahui beroperasi di sejumlah daerah, mulai dari Jakarta, Medan, Pemalang, Banyumas, hingga Bali. Di wilayah tersebut, para pelaku diduga mencari calon korban dengan menawarkan iming-iming tertentu sebelum mengurus keberangkatan mereka ke luar negeri.

    Pengungkapan kasus ini juga berhasil mencegah keberangkatan delapan WNI yang telah teridentifikasi di bandara maupun berdasarkan laporan keluarga. Tim gabungan kemudian melakukan langkah pengamanan untuk menghentikanproses pemberangkatan tersebut.

    Nasriadi menegaskan, penyidikan masih terus dikembangkan dengan melibatkan sejumlah instansi terkait. Koordinasi dilakukan untuk mengungkap seluruh jaringan, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

    “Kami di-back up oleh Direktur PPA-PPO Polda Metro Jaya, dari Hubinter, Imigrasi, dari Densus 88, kemudian dari kementerian. Kami akan terus kembangkan dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru lainnya,” pungkas Nasriadi.

  • Kapolda Metro Jaya Bagikan Komjen Pol Dadang Hartanto Sembako Lewat Jumling Barokah, Ajak Warga Jaga Keamanan

    Kapolda Metro Bagikan Sembako Lewat Jumling Barokah, Ajak Warga Jaga Keamanan

    Jakarta – Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto menggelar salat Jumat keliling (Jumling Barokah) sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat di Masjid Raudhatul Jannah, Unit Pembangkitan Muara Karang, Pluit, Jakarta Utara. Melelui kegiatan tersebut, Kapolda Metro Jaya membagikan sembako sekaligus mengajak warga untuk menjaga keamanan.
    Komjen Dadang hadir bersama Wakapolda Metro Jaya Irjen Pol Adex Yudiswan serta sejumlah pejabat utama Polda Metro Jaya, Jumat (13/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak masyarakat ikut menjaga keamanan lingkungan sebagai tanggung jawab bersama.

    Kapolda juga mengingatkan pentingnya kepedulian keluarga terhadap berbagai persoalan yang dapat berdampak pada kehidupan sehari-hari, seperti narkoba, kejahatan siber, hoaks, penipuan, dan judi online. Perhatian terhadap aktivitas anak di internet dan media sosial turut menjadi bagian dari upaya pencegahan.

    “Semua persoalan itu hanya bisa kita hadapi dengan kekuatan bersama. Karena itu, silaturahmi dan interaksi yang positif harus terus kita bangun. Inilah semangat Polisi Bersama Masyarakat, saling menjaga, saling mengingatkan, dan bersama-sama menciptakan keamanan,” ujar Komjen Dadang.

    Dalam rangkaian kegiatan tersebut, anggota kepolisian juga membagikan paket sembako kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, Jumling Barokah menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan masyarakat sekaligus membuka akses terhadap informasi dan pelayanan kepolisian.

    “Kami mengimbau masyarakat tidak ragu menyampaikan informasi maupun meminta bantuan melalui layanan Polri 110,” kata Budi Hermanto.

  • Polda Metro Jaya Berhasil Ungkap 94 Kasus Curanmor dalam 7 Hari, 7 Motor Dikembalikan ke Pemilik

    Polda Metro Jaya Berhasil Ungkap 94 Kasus Curanmor dalam 7 Hari, 7 Motor Dikembalikan ke Pemilik

     

    IMG-20261109-WA0299

    Kabarpolri.com-JAKARTA — Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bersama jajaran mengungkap 94 kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dalam tujuh hari terakhir. Polisi mengamankan 105 orang dan menyita 177 sepeda motor sebagai barang bukti. Sebanyak tujuh motor dikembalikan kepada pemiliknya di depan Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Senin (9/11/2026).

    Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menegaskan, penanganan curanmor tidak cukup hanya dengan mengamankan pelaku. Menurutnya, upaya menemukan dan mengembalikan kendaraan yang hilang juga menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan kepada korban.

    “Saya minta anggota bekerja untuk memenuhi harapan masyarakat. Bukan hanya menangkap pelaku, tetapi bagaimana kendaraan yang hilang bisa ditemukan dan dikembalikan kepada pemiliknya,” ujarnya.

    Dari 94 laporan polisi dengan jumlah korban sebanyak 94 orang, polisi mengamankan 104 orang dewasa dan satu anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan dugaan perannya, 94 orang merupakan pemetik, lima orang penjual, dan enam orang penadah. Pengungkapan dilakukan di wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok, dan sekitarnya.

    Kapolda juga meminta jajarannya memprioritaskan pengembalian kendaraan kepada korban tanpa pungutan biaya. Ia menilai keberhasilan anggota tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang diamankan, tetapi juga dari manfaat penanganan perkara yang dirasakan masyarakat.

    “Saya ingatkan, jangan ada pungutan biaya dalam pengembalian kendaraan kepada masyarakat,” tegasnya.

    Pengungkapan ini merupakan tindak lanjut arahan Bareskrim Polri dalam penanganan curanmor. Selain menindak pelaku, Kapolda meminta penyidik terus menelusuri jaringan penadah serta memperkuat upaya pencegahan, termasuk menjalin komunikasi dengan produsen kendaraan untuk meningkatkan sistem keamanan.

    Sementara itu, Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dengan menggunakan pengaman tambahan dan memilih lokasi parkir yang aman.

    “Kami mengajak masyarakat bersama-sama mencegah pencurian kendaraan bermotor. Apabila melihat tindakan mencurigakan atau menjadi korban kejahatan, segera laporkan ke kantor polisi terdekat atau melalui layanan kepolisian 110,” ujarnya.

  • Kapolda Metro Jaya Turun Lansung Tinjau Pengamanan Sidang Lanjutan Kasus Dugaan Ijazah Plasu

    Kapolda Metro Jaya Turun Lansung Tinjau Pengamanan Sidang Lanjutan Kasus Dugaan Ijazah Plasu
    Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto turun langsung memimpin pemantauan pengamanan sidang lanjutan kasus dugaan fitnah ijazah palsu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur. Sidang yang digelar pada Kamis, 5 November 2026 tersebut menghadirkan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), sebagai saksi pelapor dengan terdakwa Roy Suryo dan dr. Tifa.
    Langkah pengecekan langsung di lapangan oleh Komjen Dadang Hartanto beserta jajarannya ini ditujukan sebagai upaya preventif guna memastikan seluruh proses hukum berjalan aman, kondusif, dan transparan.
    Berikut adalah poin-poin utama terkait pengamanan sidang tersebut:
    • Pengerahan Ribuan Personel: Polda Metro Jaya bersama TNI mengerahkan total 6.770 personel gabungan (5.570 personel Polri dan 1.200 personel TNI). Personel ini mencakup tim pengamanan terbuka (berseragam) maupun pengamanan tertutup dari Satuan Brimob, Samapta, dan Intelkam.
    • Sistem Pengamanan 3 Ring:
    • Ring 1: Berada di area ruang sidang utama.
    • Ring 2: Berada di sekitar area dalam gedung Pengadilan Negeri.
    • Ring 3: Berada di luar gedung atau jalan raya sekitar pengadilan. Di ring 3, polisi memasang pembatas fisik (barrier) guna menyekat dan memisahkan kelompok massa pendukung Projo (Jokowi) dengan kubu pendukung Roy Suryo & dr. Tifa demi menghindari gesekan.
    • Pemeriksaan Berlapis & X-Ray: Setiap pengunjung yang akan memasuki area sidang harus melalui pemeriksaan badan secara ketat. Pengunjung yang membawa tas diwajibkan melewati mesin X-ray guna mengantisipasi masuknya barang terlarang atau berbahaya.
    • Pembatasan Kapasitas Ruangan: Mengingat ruang sidang utama hanya berkapasitas maksimal 80 orang (dibagi rata masing-masing 40 perwakilan dari kedua kubu), pihak PN Jakarta Timur menyediakan fasilitas layar televisi di luar ruangan bagi masyarakat atau relawan yang ingin menyaksikan persidangan.
    • Rekayasa Lalu Lintas Situasional: Polres Metro Jakarta Timur juga sempat memberlakukan pengalihan arus kendaraan di sekitar Jalan I Gusti Ngurah Rai demi mencegah kepadatan di sekitar area pengadilan.
  • Jangan Salah Paham Ini Penjelasan Penggeledagan Pondok di Sukoharjo

    Penggeledahan Pondok di Sukoharjo Jadi Sorotan, Ini Kronologi dan Penjelasan Polisi

    SUKOHARJO — Penggeledahan sebuah pondok di Sukoharjo menjadi perhatian publik setelah dikaitkan dengan penyelidikan kasus pembakaran warung mi babi. Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan mengenai alasan aparat kepolisian melakukan penggeledahan di lingkungan pondok serta kaitannya dengan pengejaran dua orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

        

    Berdasarkan narasi informasi yang beredar, penggeledahan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk menindaklanjuti dugaan keberadaan orang-orang yang dicari dalam rangkaian kasus tersebut. Namun, informasi mengenai keterlibatan setiap pihak tetap perlu dipahami secara hati-hati berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan resmi aparat.

    Berawal dari Kasus Pembakaran Warung

    Kasus ini bermula dari pembakaran sebuah warung mi babi di Sukoharjo yang disebut dilakukan oleh seseorang berinisial AS. Setelah kejadian tersebut, aparat kepolisian melakukan penindakan terhadap AS yang kemudian diketahui merupakan mantan narapidana terorisme (napiter).

    Dalam proses penangkapan, AS disebut melakukan perlawanan dengan menggunakan panah yang diarahkan kepada anggota kepolisian. Sementara itu, dua orang lainnya dilaporkan melarikan diri dan masuk dalam daftar pencarian orang.

    Narasi yang beredar juga menyebut adanya dugaan keterkaitan ketiganya dengan kasus penyerangan Polsek Pasar Kliwon yang menewaskan seorang anggota polisi. Meski demikian, hubungan setiap orang dengan perkara tersebut perlu merujuk pada keterangan resmi penyidik dan bukti hukum yang tersedia.

    Dugaan Keberadaan Dua DPO di Pondok

    Informasi mengenai kemungkinan keberadaan dua DPO di lingkungan pondok menjadi salah satu dasar yang disebut melatarbelakangi tindakan kepolisian. Berdasarkan narasi hasil interogasi yang disampaikan, muncul dugaan bahwa kedua orang tersebut bersembunyi di lokasi itu karena salah satu istri mereka disebut memiliki hubungan kepengurusan dengan pondok.

    Dugaan tersebut menjadi bagian dari informasi yang perlu ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan. Akan tetapi, dugaan keberadaan seseorang di suatu tempat tidak serta-merta membuktikan keterlibatan seluruh penghuni atau pengurus tempat tersebut dalam tindak pidana.

    Karena itu, penting untuk membedakan tindakan penegakan hukum terhadap individu yang sedang dicari dari aktivitas pendidikan dan kehidupan sehari-hari para santri yang tidak terbukti memiliki keterkaitan dengan perkara.

    Penggeledahan Dilakukan pada Jam Lengang

    Dalam narasi yang beredar, penggeledahan dilakukan pada jam lengang dengan tujuan meminimalkan gangguan terhadap aktivitas pondok. Langkah tersebut disebut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian di lingkungan yang masih menjalankan aktivitas pendidikan dan keagamaan.

    Penggeledahan itu juga disebut dipimpin langsung oleh Kapolda. Namun, detail mengenai waktu pelaksanaan, barang yang diperiksa, serta hasil penggeledahan perlu dipastikan melalui keterangan resmi kepolisian agar informasi yang diterima masyarakat tetap akurat.

    Dalam setiap tindakan penggeledahan, prosedur hukum dan penghormatan terhadap hak pihak-pihak yang berada di lokasi menjadi aspek penting. Penegakan hukum perlu berjalan seiring dengan prinsip profesionalitas, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terkait dengan perkara.

    Pemeriksaan Santri dan Pengurus Pondok

    Informasi yang disampaikan turut menyebut sejumlah santri dan pengurus pondok dibawa untuk menjalani pemeriksaan selama 1 x 24 jam. Keterangan ini perlu diperjelas melalui sumber resmi, terutama mengenai status masing-masing pihak, alasan pemeriksaan, serta tindak lanjut yang diambil setelah proses tersebut.

    Pemeriksaan dalam proses penyelidikan tidak otomatis menunjukkan seseorang bersalah. Status hukum seseorang harus ditentukan berdasarkan prosedur dan alat bukti sesuai ketentuan yang berlaku.

    Kejelasan informasi mengenai pemeriksaan tersebut juga penting untuk mencegah berkembangnya kabar yang tidak terverifikasi, terlebih ketika menyangkut lembaga pendidikan keagamaan dan para santrinya.

    Mengedepankan Informasi yang Terverifikasi

    Peristiwa penggeledahan pondok di Sukoharjo memperlihatkan pentingnya keterbukaan informasi dalam proses penegakan hukum. Masyarakat berhak mengetahui alasan tindakan aparat, sementara kepolisian perlu memberikan penjelasan yang memadai tanpa mengganggu proses penyelidikan.

    Di sisi lain, publik perlu menghindari kesimpulan prematur berdasarkan potongan informasi yang beredar di media sosial. Dugaan persembunyian DPO, hubungan seseorang dengan suatu lembaga, serta hasil pemeriksaan harus dipahami berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

    Pada akhirnya, penanganan perkara harus berfokus pada pencarian fakta dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti terlibat. Prinsip praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi, sementara hak masyarakat yang tidak berkaitan dengan tindak pidana wajib dihormati.

  • Penegakan Hukum Bukan Soal Agama, Penggeledahan Pondok di Sukoharjo Jadi Sorotan,

    Penggeledahan Pondok di Sukoharjo Jadi Sorotan, Ini Kronologi dan Penjelasan Polisi

    SUKOHARJO — Penggeledahan sebuah pondok di Sukoharjo menjadi perhatian publik setelah dikaitkan dengan penyelidikan kasus pembakaran warung mi babi. Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan mengenai alasan aparat kepolisian melakukan penggeledahan di lingkungan pondok serta kaitannya dengan pengejaran dua orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

        

    Berdasarkan narasi informasi yang beredar, penggeledahan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk menindaklanjuti dugaan keberadaan orang-orang yang dicari dalam rangkaian kasus tersebut. Namun, informasi mengenai keterlibatan setiap pihak tetap perlu dipahami secara hati-hati berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan resmi aparat.

    Berawal dari Kasus Pembakaran Warung

    Kasus ini bermula dari pembakaran sebuah warung mi babi di Sukoharjo yang disebut dilakukan oleh seseorang berinisial AS. Setelah kejadian tersebut, aparat kepolisian melakukan penindakan terhadap AS yang kemudian diketahui merupakan mantan narapidana terorisme (napiter).

    Dalam proses penangkapan, AS disebut melakukan perlawanan dengan menggunakan panah yang diarahkan kepada anggota kepolisian. Sementara itu, dua orang lainnya dilaporkan melarikan diri dan masuk dalam daftar pencarian orang.

    Narasi yang beredar juga menyebut adanya dugaan keterkaitan ketiganya dengan kasus penyerangan Polsek Pasar Kliwon yang menewaskan seorang anggota polisi. Meski demikian, hubungan setiap orang dengan perkara tersebut perlu merujuk pada keterangan resmi penyidik dan bukti hukum yang tersedia.

    Dugaan Keberadaan Dua DPO di Pondok

    Informasi mengenai kemungkinan keberadaan dua DPO di lingkungan pondok menjadi salah satu dasar yang disebut melatarbelakangi tindakan kepolisian. Berdasarkan narasi hasil interogasi yang disampaikan, muncul dugaan bahwa kedua orang tersebut bersembunyi di lokasi itu karena salah satu istri mereka disebut memiliki hubungan kepengurusan dengan pondok.

    Dugaan tersebut menjadi bagian dari informasi yang perlu ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan. Akan tetapi, dugaan keberadaan seseorang di suatu tempat tidak serta-merta membuktikan keterlibatan seluruh penghuni atau pengurus tempat tersebut dalam tindak pidana.

    Karena itu, penting untuk membedakan tindakan penegakan hukum terhadap individu yang sedang dicari dari aktivitas pendidikan dan kehidupan sehari-hari para santri yang tidak terbukti memiliki keterkaitan dengan perkara.

    Penggeledahan Dilakukan pada Jam Lengang

    Dalam narasi yang beredar, penggeledahan dilakukan pada jam lengang dengan tujuan meminimalkan gangguan terhadap aktivitas pondok. Langkah tersebut disebut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian di lingkungan yang masih menjalankan aktivitas pendidikan dan keagamaan.

    Penggeledahan itu juga disebut dipimpin langsung oleh Kapolda. Namun, detail mengenai waktu pelaksanaan, barang yang diperiksa, serta hasil penggeledahan perlu dipastikan melalui keterangan resmi kepolisian agar informasi yang diterima masyarakat tetap akurat.

    Dalam setiap tindakan penggeledahan, prosedur hukum dan penghormatan terhadap hak pihak-pihak yang berada di lokasi menjadi aspek penting. Penegakan hukum perlu berjalan seiring dengan prinsip profesionalitas, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terkait dengan perkara.

    Pemeriksaan Santri dan Pengurus Pondok

    Informasi yang disampaikan turut menyebut sejumlah santri dan pengurus pondok dibawa untuk menjalani pemeriksaan selama 1 x 24 jam. Keterangan ini perlu diperjelas melalui sumber resmi, terutama mengenai status masing-masing pihak, alasan pemeriksaan, serta tindak lanjut yang diambil setelah proses tersebut.

    Pemeriksaan dalam proses penyelidikan tidak otomatis menunjukkan seseorang bersalah. Status hukum seseorang harus ditentukan berdasarkan prosedur dan alat bukti sesuai ketentuan yang berlaku.

    Kejelasan informasi mengenai pemeriksaan tersebut juga penting untuk mencegah berkembangnya kabar yang tidak terverifikasi, terlebih ketika menyangkut lembaga pendidikan keagamaan dan para santrinya.

    Mengedepankan Informasi yang Terverifikasi

    Peristiwa penggeledahan pondok di Sukoharjo memperlihatkan pentingnya keterbukaan informasi dalam proses penegakan hukum. Masyarakat berhak mengetahui alasan tindakan aparat, sementara kepolisian perlu memberikan penjelasan yang memadai tanpa mengganggu proses penyelidikan.

    Di sisi lain, publik perlu menghindari kesimpulan prematur berdasarkan potongan informasi yang beredar di media sosial. Dugaan persembunyian DPO, hubungan seseorang dengan suatu lembaga, serta hasil pemeriksaan harus dipahami berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

    Pada akhirnya, penanganan perkara harus berfokus pada pencarian fakta dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti terlibat. Prinsip praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi, sementara hak masyarakat yang tidak berkaitan dengan tindak pidana wajib dihormati.

  • Peringati Sumpah Pemuda, Polda Metro Jaya Bersama Mahasiswa Bersatu Gelar Deklarasi di HI

    Peringati Sumpah Pemuda, Polda Metro Jaya Bersama Mahasiswa Bersatu Gelar Deklarasi di HI

    Antara

    Jakarta. Polda Metro Jaya bersama mahasiswa dan tokoh masyarakat menggelar Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026). Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat persatuan generasi muda sekaligus menangkal hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi di media sosial.

    Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, mengapresiasi semangat para pemuda yang mengikuti deklarasi tersebut. Ia menegaskan, tantangan generasi muda saat ini berbeda dengan perjuanganpada masa lalu, terutama karena pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial.

    “Kalau di zaman dulu mungkin kita melawan dengan bambu runcing, untuk sekarang kita melawan hoaks dari media sosial, melawan ujaran kebencian, melawan provokasi. Yang pastinya jangan sampai pemuda dan pemudi kita terpecah belah,” kata Raffi.

    Ia mengajak generasi muda untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta tidak mudah terpengaruh informasi yang dapat memicu perpecahan di tengah masyarakat.

    Deklarasi yang digelar dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-98 ini mengusung tema “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia” dan diikuti sekitar 100 mahasiswa.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan, kegiatan tersebut tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial tahunan. Menurut dia, deklarasi ini harus menjadi sarana mempererat hubungan antara mahasiswa, masyarakat, dan aparat keamanan sekaligus mendorong kontribusi positif generasi muda bagi bangsa.

    “Kami berharap dengan adanya agenda ini bukan sifatnya hanya seremonial menyampaikan deklarasi, tapi ini menjadikan kita satu. Generasi muda memiliki peran penting untuk terus membangun hal-hal positif dan berkontribusi bagi kemajuan Indonesia,” kata Budi.

    Senada dengan itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Reynold E.P. Hutagalung berharap ikrar yang disampaikan para mahasiswa dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar diucapkan saat kegiatan berlangsung.

    “Semoga apa yang menjadi deklarasi itu bukan hanya terucap, tapi menjadi hakiki yang ada dalam sanubari kita sekalian,” ujar Reynold.

    Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan doa bersama untuk negeri. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi oleh perwakilan mahasiswa.

    Dalam deklarasi tersebut, para peserta menyatakan komitmen untuk menjunjung tinggi persaudaraan, menghormati perbedaan, serta mengutamakan dialog terbuka sebagai upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

    Kegiatan ini turut dihadiri unsur TNI-Polri, organisasi kepemudaan, komunitas, dan berbagai elemen masyarakat. Melalui deklarasi tersebut, generasi muda diharapkan semakin aktif menyebarkan pesan positif, menjaga kerukunan, dan berperan dalam mewujudkan Indonesia yang damai serta bersatu.

    (Ad/hn/rs)

  • Ditpolairud Polda Sulut Gelar Latihan SAR dan Survei Sungai Tondano, Antisipasi Potensi Banjir

    Ditpolairud Polda Sulut Gelar Latihan SAR dan Survei Sungai Tondano, Antisipasi Potensi Banjir

    BITUNG TODAY
    MANADO | Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara melaksanakan latihan Search and Rescue (SAR) sekaligus survei kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano pada Kamis (29/10/2026). Kegiatan strategis ini digelar sebagai langkah preventif untuk meningkatkan kesiapsiagaan personel dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, khususnya ancaman banjir yang kerap melanda wilayah tersebut menjelang puncak musim hujan.

    Latihan yang dimulai sejak pukul 07.00 Wita tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Polairud Polda Sulut, Kombes Pol. Bayuaji Yudha Prajas, S.H., M.H. Dalam operasionalnya, ia didampingi oleh AKP Sumaji serta sejumlah perwira lainnya dari jajaran Ditpolairud. Kehadiran pimpinan secara langsung menunjukkan keseriusan institusi kepolisian dalam memastikan standar prosedur operasi tetap (SOP) pencarian dan pertolongan berjalan optimal di lapangan.
    Sebanyak 30 personel dikerahkan dalam misi ini dengan menggunakan empat unit perahu karet untuk melakukan penyisiran menyeluruh di sepanjang aliran Sungai Tondano. Rute operasi dimulai dari Desa Maumbi di Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, dan berlanjut mengikuti arus sungai hingga mencapai kawasan Sindulang di Kota Manado. Penyebaran personel dan alat utama sistem senjata (alutsista) perairan ini dirancang untuk mencakup titik-titik kritis yang rawan terhadap luapan air.
    Kombes Pol. Bayuaji Yudha Prajas menjelaskan bahwa agenda hari ini memiliki dua tujuan utama, yaitu peningkatan kapabilitas teknis SAR bagi anggota dan pemetaan kondisi fisik sungai. Menurutnya, survei menjelang musim hujan sangat krusial untuk mengidentifikasi hambatan aliran air yang mungkin tidak terlihat dari darat. “Kami menggunakan empat perahu karet dengan melibatkan 30 personel yang menyusuri sungai dari wilayah Maumbi, Minahasa Utara, hingga Sindulang, Manado,” ujar Bayuaji saat memberikan keterangan di lokasi.
    Selama proses penyisiran, tim menemukan beberapa titik potensial yang dapat menghambat debit air, berupa tumpukan kayu dan bambu yang tersangkut di badan sungai. Temuan ini menjadi atensi khusus karena material tersebut berpotensi menjadi bendungan alami ketika curah hujan tinggi terjadi, yang pada akhirnya dapat memicu meluapnya air ke pemukiman warga. Kondisi ini menegaskan pentingnya pembersihan rutin terhadap objek-objek penghalang aliran sungai.
    Menanggapi temuan tersebut, Ditpolairud Polda Sulut berkomitmen untuk segera berkoordinasi dengan Balai Sungai serta instansi pemerintah terkait lainnya guna melakukan penanganan lebih lanjut. Kolaborasi antar-lembaga ini diharapkan dapat mempercepat proses normalisasi sungai sebelum intensitas hujan meningkat. Langkah koordinasi ini merupakan bagian dari pendekatan holistik dalam manajemen risiko bencana yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
    Selain aspek teknis dan infrastruktur, Kombes Pol. Bayuaji juga menyoroti isu lingkungan dengan mengingatkan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan ke DAS Tondano. Ia menekankan bahwa sampah yang terbawa arus tidak hanya mencemari ekosistem, tetapi juga berpotensi menyumbat saluran air dan merusak keindahan kawasan pesisir hingga perairan Teluk Manado dan Taman Nasional Bunaken. “Perahu karet yang kita gunakan ini berasal dari uang rakyat. Karena itu, kita harus hadir untuk masyarakat,” tegasnya.
    BACA JUGA
    Di sela-sela kegiatan operasional, personel Ditpolairud juga melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat dengan membagikan bantuan sembako kepada warga yang tinggal di bantaran sungai. Selain bantuan materiil, polisi juga menyampaikan imbauan edukatif mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan dini terhadap tanda-tanda banjir. Apresiasi disampaikan oleh seorang warga bernama Julius, yang menilai upaya kolaboratif antara kepolisian dan masyarakat ini sangat membantu dalam membangun ketahanan komunitas terhadap bencana.
    Pelaksanaan latihan SAR di DAS Tondano ini ditutup pada pukul 16.00 Wita setelah seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan sesuai prosedur keselamatan. Melalui inisiatif ini, Ditpolairud Polda Sulut berupaya memperkuat sinergitas antara kesiapsiagaan operasional, kepedulian lingkungan, dan pelayanan publik. Upaya tersebut menjadi wujud nyata pelaksanaan tugas Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan terkoordinasi menghadapi tantangan alam.
  • Antisipasi Banjir Di Musim Hujan, Ditpolairud Polda Sulut Gelar Latihan SAR dan Survei DAS Tondano

    Antisipasi Banjir Musim Hujan, Ditpolairud Polda Sulut Gelar Latihan SAR dan Survei DAS Tondano

    BITUNG TODAY
    MANADO | Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara melaksanakan latihan Search and Rescue (SAR) sekaligus survei kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano pada Kamis (29/10/2026). Kegiatan strategis ini digelar sebagai langkah preventif untuk meningkatkan kesiapsiagaan personel dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, khususnya ancaman banjir yang kerap melanda wilayah tersebut menjelang puncak musim hujan.

    Latihan yang dimulai sejak pukul 07.00 Wita tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Polairud Polda Sulut, Kombes Pol. Bayuaji Yudha Prajas, S.H., M.H. Dalam operasionalnya, ia didampingi oleh AKP Sumaji serta sejumlah perwira lainnya dari jajaran Ditpolairud. Kehadiran pimpinan secara langsung menunjukkan keseriusan institusi kepolisian dalam memastikan standar prosedur operasi tetap (SOP) pencarian dan pertolongan berjalan optimal di lapangan.
    Sebanyak 30 personel dikerahkan dalam misi ini dengan menggunakan empat unit perahu karet untuk melakukan penyisiran menyeluruh di sepanjang aliran Sungai Tondano. Rute operasi dimulai dari Desa Maumbi di Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, dan berlanjut mengikuti arus sungai hingga mencapai kawasan Sindulang di Kota Manado. Penyebaran personel dan alat utama sistem senjata (alutsista) perairan ini dirancang untuk mencakup titik-titik kritis yang rawan terhadap luapan air.
    Kombes Pol. Bayuaji Yudha Prajas menjelaskan bahwa agenda hari ini memiliki dua tujuan utama, yaitu peningkatan kapabilitas teknis SAR bagi anggota dan pemetaan kondisi fisik sungai. Menurutnya, survei menjelang musim hujan sangat krusial untuk mengidentifikasi hambatan aliran air yang mungkin tidak terlihat dari darat. “Kami menggunakan empat perahu karet dengan melibatkan 30 personel yang menyusuri sungai dari wilayah Maumbi, Minahasa Utara, hingga Sindulang, Manado,” ujar Bayuaji saat memberikan keterangan di lokasi.
    Selama proses penyisiran, tim menemukan beberapa titik potensial yang dapat menghambat debit air, berupa tumpukan kayu dan bambu yang tersangkut di badan sungai. Temuan ini menjadi atensi khusus karena material tersebut berpotensi menjadi bendungan alami ketika curah hujan tinggi terjadi, yang pada akhirnya dapat memicu meluapnya air ke pemukiman warga. Kondisi ini menegaskan pentingnya pembersihan rutin terhadap objek-objek penghalang aliran sungai.
    Menanggapi temuan tersebut, Ditpolairud Polda Sulut berkomitmen untuk segera berkoordinasi dengan Balai Sungai serta instansi pemerintah terkait lainnya guna melakukan penanganan lebih lanjut. Kolaborasi antar-lembaga ini diharapkan dapat mempercepat proses normalisasi sungai sebelum intensitas hujan meningkat. Langkah koordinasi ini merupakan bagian dari pendekatan holistik dalam manajemen risiko bencana yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
    Selain aspek teknis dan infrastruktur, Kombes Pol. Bayuaji juga menyoroti isu lingkungan dengan mengingatkan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan ke DAS Tondano. Ia menekankan bahwa sampah yang terbawa arus tidak hanya mencemari ekosistem, tetapi juga berpotensi menyumbat saluran air dan merusak keindahan kawasan pesisir hingga perairan Teluk Manado dan Taman Nasional Bunaken. “Perahu karet yang kita gunakan ini berasal dari uang rakyat. Karena itu, kita harus hadir untuk masyarakat,” tegasnya.
    BACA JUGA
    Di sela-sela kegiatan operasional, personel Ditpolairud juga melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat dengan membagikan bantuan sembako kepada warga yang tinggal di bantaran sungai. Selain bantuan materiil, polisi juga menyampaikan imbauan edukatif mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan dini terhadap tanda-tanda banjir. Apresiasi disampaikan oleh seorang warga bernama Julius, yang menilai upaya kolaboratif antara kepolisian dan masyarakat ini sangat membantu dalam membangun ketahanan komunitas terhadap bencana.
    Pelaksanaan latihan SAR di DAS Tondano ini ditutup pada pukul 16.00 Wita setelah seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan sesuai prosedur keselamatan. Melalui inisiatif ini, Ditpolairud Polda Sulut berupaya memperkuat sinergitas antara kesiapsiagaan operasional, kepedulian lingkungan, dan pelayanan publik. Upaya tersebut menjadi wujud nyata pelaksanaan tugas Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan terkoordinasi menghadapi tantangan alam.
  • Kapolri Pastikan Pihak Polri Jamin Seluruh Biaya Pengobatan Ojol Korban Kecelakaan di Blok M

    Kapolri Pastikan Pihak Polri Jamin Seluruh Biaya Pengobatan Ojol Korban Kecelakaan di Blok M

    Polri menjenguk ojol korban kecelakaan di Blok M. (Foto: Dok. Instagram Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto)

    Jakarta – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memberikan perhatian khusus terhadap insiden kecelakaan yang menimpa pengemudi ojek online (ojol) di kawasan Blok M Jakarta Selatan. Kapolri menyebut Polri akan menjamin seluruh penanganan medis korban hingga sembuh.

    Hal itu disampaikan Kapolri melalui akun Instagram resminya, Selasa (27/10/2026). Kapolri mengutus Karumkit Pusdokkes Polri Brigjen Nariyana dan jajaran Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Firman Darmansyah untuk menjenguk korban di RS. Kapolri juga menegaskan akan menjamin perawatan korban.

    “Sebagai bentuk kepedulian, Polri menjamin seluruh penanganan medis korban hingga sembuh total,” kata Suyudi.

    Selain itu, jika kondisi klinis memungkinkan, Karumkit merekomendasikan agar korban dialihkan perawatannya ke Rumah Sakit Bhayangkara Said Sukanto (RS Polri Kramat Jati). Hal itu untuk memastikan perawatan medis berjalan maksimal.

    “Insyaallah nanti Bapak Kapolri membantu sampai kesembuhan,” kata Kombes Firman.

    Dirlantas juga menyampaikan salam Kapolri kepada keluarga korban. Ia mengatakan Kapolri mendoakan driver ojol tersebut segera sembuh. Sementara itu, keluarga korban mengapresiasi bantuan tersebut.

    “Terima kasih kepada Kapolri telah banyak membantu saya dan mendoakan suami saya, semoga bapak dibalas amal ibadahnya oleh Allah Yang Maha Kuasa, dimurahkan rezekinya,” kata istri korban.

    Sebelumnya, polisi menetapkan sopir mobil listrik BYD berinisial S (46) sebagai tersangka. S ditetapkan sebagai tersangka setelah menabrak empat mobil secara beruntun hingga melindas pengemudi ojek online (ojol) berinisial HS (56) di Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

    “(Status) Sopir sebagai tersangka,” ujar Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Muhammad Adiel Aristo saat dihubungi wartawan, Minggu (25/10).