Kategori: Featured

  • Polisi Bersama Msyarakat Mengabdi Tanpa Tepi Menjaga Ketenangan Dan Menyatu dengan Rakyat

    Polisi Indonesia Mengabdi Tanpa Tepi Menjaga Ketenangan Dan Menyatu dengan Rakyat

    JAKARTA – Di balik seragam yang dikenakan, seorang polisi memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keamanan, melindungi masyarakat, dan memastikan kehidupan berjalan dengan aman dan tenteram. Pengabdian tersebut bukan semata-mata tentang menjalankan tugas, melainkan juga menghadirkan rasa tenang bagi masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

    Pesan mengenai makna pengabdian itu menjadi pengingat bahwa kehadiran polisi seharusnya tidak menimbulkan rasa takut, tetapi menghadirkan perlindungan, kepedulian, dan rasa percaya. Hubungan antara polisi dan masyarakat pun perlu dibangun melalui kedekatan, komunikasi, serta komitmen untuk saling menghormati.

     

    View on Threads

     

    Pada hakikatnya, tugas kepolisian tidak hanya berkaitan dengan penanganan tindak kejahatan atau penyelesaian masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Upaya pencegahan, pemeliharaan keamanan, dan pelayanan kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dari pengabdian tersebut.

    Pengabdian yang Dirasakan Masyarakat

    Makna keberadaan polisi dapat dilihat dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Seorang ibu dapat mengantar anaknya ke sekolah dengan tenang, pedagang bisa mencari nafkah tanpa dihantui rasa takut, dan anak-anak dapat bermain dengan aman di lingkungan tempat tinggalnya.

    Situasi tersebut mungkin terlihat biasa bagi sebagian orang. Namun, terciptanya rasa aman merupakan bagian penting dari kehidupan bermasyarakat yang tidak terlepas dari upaya berbagai pihak dalam menjaga ketertiban.

    Tidak semua masyarakat mengetahui siapa petugas yang berjaga atau melakukan pengamanan di lingkungan mereka. Bahkan, tidak sedikit yang mungkin tidak pernah bertemu langsung dengan polisi yang bertugas menjaga keamanan di suatu wilayah.

    Meski demikian, kondisi masyarakat yang dapat menjalani aktivitas tanpa rasa khawatir menjadi salah satu gambaran penting dari keberhasilan pengabdian tersebut.

    Kebahagiaan seorang polisi tidak semestinya hanya diukur melalui penghargaan, pujian, atau pengakuan atas pekerjaannya. Lebih dari itu, keberhasilan juga tercermin ketika masyarakat yang dilindungi dapat hidup dengan aman, tenteram, dan sejahtera.

    Membangun Kedekatan dan Kepercayaan

    Hubungan antara polisi dan masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam menciptakan keamanan yang berkelanjutan. Kepercayaan tidak dapat dibangun hanya melalui kewenangan atau simbol pangkat, tetapi perlu diwujudkan melalui sikap, tindakan, dan pelayanan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

    Komunikasi yang terbuka, kepedulian terhadap persoalan warga, serta kesediaan untuk mendengarkan aspirasi menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan tersebut.

    Polisi juga merupakan bagian dari masyarakat. Kehadirannya bukan untuk berdiri berseberangan dengan warga, melainkan bekerja bersama demi menjaga ketertiban dan keselamatan bersama.

    Karena itu, upaya menghilangkan jarak antara polisi dan masyarakat perlu terus dilakukan. Hubungan yang dilandasi kejujuran, kepedulian, dan rasa saling percaya dapat menjadi fondasi bagi terciptanya lingkungan yang aman dan harmonis.

    Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran dalam mendukung terciptanya keamanan. Kepedulian terhadap lingkungan, sikap saling menghormati, serta kemauan untuk bekerja sama dapat membantu mencegah terjadinya gangguan ketertiban.

  • Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto Gelar Sabtu Berkah Bersama Ojol, Ingatkan Keselamatan Jadi Prioritas

    Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto Gelar Sabtu Berkah Bersama Ojol, Ingatkan Keselamatan Jadi Prioritas

    JAKARTA — Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto mengajak para pengemudi ojek online untuk selalu menjaga kesehatan dan mengutamakan keselamatan saat mencari nafkah. Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan Sabtu Berkah bersama pengemudi ojol di depan Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Sabtu (24/10/2026).

    Kegiatan yang turut dihadiri Dirintelkam, Dirlantas, dan Dirbinmas Polda Metro Jaya itu menjadi kesempatan bagi Kapolda untuk menyapa dan berbincang langsung dengan para pengemudi. Ia mengingatkan agar mereka selalu berhati-hati saat bekerja karena keluarga menantikan kepulangan mereka di rumah.

    “Yang penting jaga kesehatan dan keselamatan. Jadi kalau mau ke mana-mana, utamakan itu,” ujarnya.

    Kapolda juga mengajak para pengemudi untuk berdoa sebelum berangkat mencari nafkah agar dapat kembali ke rumah dengan selamat. Ia menyampaikan bahwa kegiatan Sabtu Berkah bersama pengemudi ojol direncanakan berlangsung rutin setiap Sabtu sebagai sarana berbagi dan menjaga silaturahmi dalam semangat Polisi Bersama Masyarakat.

    Salah seorang pengemudi ojol asal Jakarta Utara, Hendri Manurung, yang telah bekerja sejak 2015, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia mengapresiasi perhatian Kapolda Metro Jaya dan berharap komunikasi antara kepolisian dengan komunitas ojol terus terjalin, termasuk dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.

    Hal senada disampaikan Jefry Gobang, koordinator ojol wilayah Kabupaten Bekasi. Ia mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan serta kesempatan bersilaturahmi langsung dengan Kapolda. Menurutnya, kegiatan tersebut bermanfaat bagi para pengemudi sekaligus menjadi kesempatan untuk menjaga hubungan baik dengan kepolisian.

  • Kapolda Metro Jaya Dadang Hartanto Ajak Pengemudi Ojol Utamakan Keselamatan, Program Sabtu Berkah Bakal Digelar Rutin

    Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Ajak Ojol Utamakan Keselamatan, Sabtu Berkah Digelar Rutin

    JAKARTA — Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto mengajak para pengemudi ojek online untuk selalu menjaga kesehatan dan mengutamakan keselamatan saat mencari nafkah. Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan Sabtu Berkah bersama pengemudi ojol di depan Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Sabtu (24/10/2026).

    Kegiatan yang turut dihadiri Dirintelkam, Dirlantas, dan Dirbinmas Polda Metro Jaya itu menjadi kesempatan bagi Kapolda untuk menyapa dan berbincang langsung dengan para pengemudi. Ia mengingatkan agar mereka selalu berhati-hati saat bekerja karena keluarga menantikan kepulangan mereka di rumah.

    “Yang penting jaga kesehatan dan keselamatan. Jadi kalau mau ke mana-mana, utamakan itu,” ujarnya.

    Kapolda juga mengajak para pengemudi untuk berdoa sebelum berangkat mencari nafkah agar dapat kembali ke rumah dengan selamat. Ia menyampaikan bahwa kegiatan Sabtu Berkah bersama pengemudi ojol direncanakan berlangsung rutin setiap Sabtu sebagai sarana berbagi dan menjaga silaturahmi dalam semangat Polisi Bersama Masyarakat.

    Salah seorang pengemudi ojol asal Jakarta Utara, Hendri Manurung, yang telah bekerja sejak 2015, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia mengapresiasi perhatian Kapolda Metro Jaya dan berharap komunikasi antara kepolisian dengan komunitas ojol terus terjalin, termasuk dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.

    Hal senada disampaikan Jefry Gobang, koordinator ojol wilayah Kabupaten Bekasi. Ia mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan serta kesempatan bersilaturahmi langsung dengan Kapolda. Menurutnya, kegiatan tersebut bermanfaat bagi para pengemudi sekaligus menjadi kesempatan untuk menjaga hubungan baik dengan kepolisian.

  • Kapolda Metro Jaya  Rangkul Komunitas Ojol, Wujudkan Pelayanan Responsif dan Dekat dengan Masyarakat

    Kapolda Metro Jaya Dadang Hartanto Rangkul Komunitas Ojol, Wujudkan Pelayanan Responsif dan Dekat dengan Masyarakat

    Kapolda Metro Jaya Dadang Hartanto Rangkul Komunitas Ojol, Wujudkan Pelayanan Responsif dan Dekat dengan Masyarakat
    Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana

     

    Kapolda Metro Jaya Dadang Hartanto Rangkul Komunitas Ojol, Wujudkan Pelayanan Responsif dan Dekat dengan Masyarakat

    Keamanan dan ketertiban di jalanan Ibu Kota tidak bisa diwujudkan hanya dari balik meja kerja. Menyadari peran penting elemen masyarakat dalam menjaga ekosistem jalan raya, Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto terjun langsung ke lapangan untuk berdialog dan menyerap aspirasi komunitas ojek online (ojol).

    Mengusung semangat “Ngobrol langsung, dengar langsung, cari solusi bersama”, pertemuan ini menjadi ruang terbuka bagi para pengemudi ojol untuk menyampaikan berbagai persoalan yang kerap mereka hadapi sehari-hari. Mulai dari tantangan lalu lintas, keamanan di jalan, hingga dinamika sosial yang kerap bersinggungan langsung dengan tugas kepolisian. Lewat diskusi yang hangat, Kapolda Metro Jaya tidak hanya hadir sebagai figur penegak hukum, tetapi juga sebagai pendengar yang mencari jalan keluar secara kolaboratif.

     

    Dalam kesempatan tersebut, Komjen Pol. Dadang Hartanto menegaskan bahwa menjaga silaturahmi dan membangun komunikasi dua arah yang baik dengan masyarakat adalah kunci utama institusi Polri saat ini. Menurutnya, pelayanan kepolisian harus bertransformasi menjadi lebih humanis—hadir semakin dekat, merespons keluhan dengan cepat, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas.

    Para pengemudi ojol adalah urat nadi pergerakan ekonomi dan mobilitas warga Jakarta. Oleh karena itu, sinergi antara polisi dan ojol menjadi sangat krusial. Jika ojol terus bergerak tanpa henti untuk memudahkan urusan masyarakat, maka sudah sepantasnya polisi hadir untuk mengayomi dan melayani mereka di lapangan.

    Langkah proaktif ini menjadi bukti nyata dari komitmen #KerjaMelayaniJakarta. Dengan kolaborasi yang kuat antara kepolisian dan masyarakat, Jakarta diharapkan menjadi kota yang tidak hanya aman dan tertib, tetapi juga nyaman bagi siapa saja yang mengais rezeki di jalanan. Polisi bersama masyarakat, mewujudkan pelayanan tanpa sekat.

  • Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto  dan Kajati Jakarta Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum

    Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto  dan Kajati Jakarta Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum

    Jakarta — Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto bersilaturahmi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta Dr. Sutikno di Kantor Kejati Daerah Khusus Jakarta, Jalan H.R. Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (21/10/2026). Pertemuan membahas penguatan koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, termasuk dalam penerapan KUHP dan KUHAP baru.

    Kapolda mengatakan, komunikasi antara penyidik dan penuntut umum perlu terus diperkuat agar terdapat kesamaan persepsi dalam penanganan perkara. Komunikasi yang terbuka juga diperlukan apabila terdapat perbedaan pandangan dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat dibahas dan dievaluasi bersama.

    “Silaturahmi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan sinergi antara Polda Metro Jaya dengan Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta. Koordinasi yang baik penting untuk mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

    Dalam pertemuan tersebut, Kajati Daerah Khusus Jakarta Dr. Sutikno juga menekankan pentingnya koordinasi antara penyidik dan penuntut umum sejak tahap awal penanganan perkara. Komunikasi sejak penyampaian SPDP dan gelar perkara bersama menjadi bagian dari upaya menyamakan persepsi serta mendukung proses penanganan perkara yang profesional dan akuntabel.

    Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan, penguatan komunikasi antarlembaga diperlukan agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan memberikan kepastian kepada masyarakat.

    “Dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat, kami terus memperkuat komunikasi dan koordinasi antarlembaga agar proses penegakan hukum berjalan profesional, akuntabel, dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

  • Gaungkan Green Policing, Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto Ajak seluruh Personel Peduli Lingkungan

    Gaungkan Green Policing, Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto Ajak seluruh Personel Peduli Lingkungan

    Jakarta – Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto berkomitmen mendukung penuh Quick Wins Program Prioritas 100 Hari Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Salah satunya dengan memberikan dukungan terhadap program Green Policing.
    Hal itu disampaikan Kapolda dalam apel khusus di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Jumat (16/10/2026) yang diikuti oleh sekitar 1.000 personel. Dalam pesannya, Komjen Pol Dadang Hartanto menyampaikan bahwa Green Policing merupakan bagian dari Quick Wins 1 ‘Ruang Publik Aman’ dalam Program Prioritas 100 Hari Kapolri sejalan dengan visi ‘Polisi Bersama Masyarakat’.

    “Saya ingin menegaskan bahwa Green Policing harus kita mulai dari lingkungan internal terlebih dahulu. Setelah penerapannya berjalan dengan baik, barulah kita mengajak masyarakat untuk melaksanakan kegiatan serupa,” ujar Komjen Dadang.

    Sebagai bentuk dukungan terhadap program Green Policing tersebut, Kapolda mengarahkan lomba kebersihan antarsatuan kerja yang mencakup lingkungan markas komando, kantor, dan toilet. Pembagian sektor kebersihan juga dilakukan agar setiap satuan kerja memiliki tanggung jawab menjaga lingkungannya tetap bersih dan bebas dari penumpukan sampah.

    Gaungkan Green Policing, Kapolda Metro Jaya Ajak Personel Peduli Lingkungan, Jumat (16/10/2026). Pada kesempatan itu, Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto melaksanakan penanaman phon. Foto: dok. Polda Metro Jaya
    Pengelolaan sampah menjadi perhatian, melalui pemilahan sampah plastik, organik, serta bahan berbahaya dan beracun sesuai karakteristiknya. Kapolda juga meminta pemanfaatan biopori untuk sampah organik sesuai ketentuan teknis serta kedisiplinan personel membuang sampah dan puntung rokok pada tempatnya. Area khusus merokok perlu disediakan untuk mengurangi paparan asap terhadap orang lain.

    Rangkaian kegiatan Green Policing juga diisi dengan kerja bakti membersihkan lingkungan dan penanaman 25 pohon sebagai bagian dari penghijauan di lingkungan Polda Metro Jaya.

    Kapolda turut menyoroti persoalan sampah dan banjir sebagai tantangan lingkungan di Jakarta. Setelah pembenahan internal berjalan, program akan dikembangkan bersama pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat untuk mendukung pengelolaan sampah, penghijauan, serta pengurangan risiko banjir.

    Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, kepedulian terhadap lingkungan merupakan bagian dari tugas kepolisian untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

    “Melalui Green Policing, kami ingin hadir bersama masyarakat menjaga lingkungan dan menciptakan ruang yang lebih nyaman. Ini bagian dari semangat Polisi Bersama Masyarakat,” ujar Kombes Budi.

  • MUI Kaji Fatwa Haram Vape Usai Kapolri Jenderal Suyudi Ungkap Ancaman Narkotika Cair

    MUI Kaji Fatwa Haram Vape Usai Kapolri Jenderal Suyudi Ungkap Ancaman Narkotika Cair

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan mengkaji permintaan fatwa haram rokok elektrik atau vape yang disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyusul ancaman penyalahgunaan vape sebagai media peredaran narkotika cair.

    Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh mengatakan permintaan tersebut akan dibahas secara mendalam dan komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek bahaya vape bagi masyarakat.

    “Kapolri saat kunjungan silaturahmi ke MUI, menyampaikan bahaya vape, karenanya MUI akan menindaklanjutinya dalam pembahasan mendalam dengan berbagai pendekatan,” kata Prof Niam di Jakarta, dilansir dari MUI Digital, Kamis (15/10/2026).

    Permintaan ini mencuat setelah Kapolri mengungkap potensi penggunaan vape untuk menyamarkan narkotika cair, termasuk sabu dan ekstrak ganja.

    Isu tersebut mendorong pembahasan yang tidak hanya menyangkut kesehatan, tetapi juga perlindungan generasi muda dari penyalahgunaan narkotika.

    Narkotika Cair di Vape

    Kapolri menyampaikan ancaman tersebut saat bersilaturahmi ke Kantor MUI Pusat di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026). Menurut dia, narkotika kini beredar dalam bentuk cair yang dapat disamarkan melalui perangkat rokok elektrik.

    Aroma buah-buahan dan kemasan yang menyerupai vape biasa membuat kandungannya sulit dikenali secara kasatmata, termasuk oleh petugas.

    “BNN dan Polri pun sulit membedakannya secara kasatmata karena bentuk dan wanginya sama, tetapi isinya narkotika cair,” kata Kapolri.

    Suyudi menilai penyalahgunaan vape menjadi ancaman serius karena perangkat tersebut tidak hanya digunakan untuk mengonsumsi zat kimia berbahaya bagi kesehatan, tetapi juga berpotensi menjadi sarana peredaran narkotika.

    Kapolri Minta Larangan Total

    Kapolri meminta MUI Pusat mengkaji fatwa pelarangan total vape. Ia juga mengapresiasi langkah MUI Jawa Timur yang disebutnya telah mengambil sikap tegas terhadap penggunaan rokok elektrik.

    “Saya terima kasih MUI Jawa Timur sudah melarang vape. Mudah-mudahan nanti MUI Pusat juga melarang total vape. Mohon dukungannya Pak Kiai, Pak Ketua, karena saya yakinkan ini adalah salah satu sumber malapetaka di era sekarang,” ujar Jenderal Suyudi.

    Menurut Suyudi, usulan pelarangan tersebut telah disampaikan kepada Presiden RI dan mendapat respons positif. Ia juga menyinggung sejumlah negara yang menerapkan larangan vape sebagai bagian dari upaya pengendalian risiko.

    Fatwa Masih Dikaji

    MUI belum mengumumkan keputusan fatwa haram vape dalam keterangan yang disampaikan Prof Niam. Permintaan Kapolri masih akan ditindaklanjuti melalui pembahasan mendalam dengan berbagai pendekatan.

    Artinya, permintaan pelarangan total belum dapat disamakan dengan keputusan resmi MUI. Kajian tersebut menjadi tahap penting untuk menelaah persoalan vape, termasuk risiko kesehatan dan potensi penyalahgunaannya sebagai media narkotika.

    Kapolri berharap fatwa MUI dan regulasi pemerintah dapat memperkuat upaya melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari ancaman narkotika dan dampak kesehatan jangka panjang.

    Pertemuan Kapolri dengan MUI dihadiri Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar, Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan, Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis, Buya Anwar Abbas, serta sejumlah pengurus MUI dan pejabat Polri.

  • Fokus Tingkatkan Layanan Publik, Kapolda Metro Dadang Hartono  Buka Saluran Aduan Warga

    Fokus Tingkatkan Layanan Publik, Kapolda Metro Dadang Hartono  Buka Saluran Aduan Warga

    Jakarta – Kapolda Metro Jaya Dadang Hartono menggelar bertemu dan bersilaturahmi dengan insan pers di Gedung Promoter Polda Metro Jaya. Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog untuk mendengarkan aspirasi, saran, dan masukan terkait pelayanan kepolisian serta persoalan keamanan yang menjadi perhatian masyarakat.
    Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Sabtu (10/10/2026) siang. Kapolda turut didampingi Wakapolda Metro Jaya Irjen Adex Yudiswan, dan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto serta jajaran pejabat utama (PJU) Polda Metro Jaya.

    Dalam sambutannya, Kapolda menyampaikan keinginannya untuk mendengar langsung masukan dari wartawan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kepolisian.

    “Siang ini saya ingin bertemu dengan rekan-rekan wartawan. Tujuannya sebenarnya satu, saya ingin mendengar,” ujar Komjen Dadang.

    Jenderal bintang tiga itu menyampaikan bahwa aspirasi dan masukan merupakan bagian penting dalam upaya pembenahan institusi. Ia menyadari masih ada aspek pelayanan yang perlu ditingkatkan, mulai dari kinerja personel, sistem, hingga manajemen pelayanan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik.

    Selain menerima aspirasi, Kapolda berharap komunikasi dan silaturahmi dengan insan pers terus terjalin. Ia menilai media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi dan persoalan yang dihadapi masyarakat sehingga dapat menjadi masukan bagi kepolisian.

    Sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat, keterbukaan terhadap aspirasi menjadi bagian dari upaya Polda Metro Jaya meningkatkan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan warga. Hal ini juga sejalan dengan tugas Polri untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

    “Jadi kita kerja untuk melayani, melayani Jakarta. Itu harus kita lakukan,” tegas Kapolda.

    Pada kesempatan itu, Kapolda juga membuka saluran komunikasi bagi masyarakat melalui WhatsApp di nomor 08118129494. Pengaduan dapat pula disampaikan melalui fungsi pengawasan internal dan Propam. Berbagai masukan yang diterima akan menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi persoalan dan menentukan langkah perbaikan.

    “Ini sangat berharga buat saya. Dan ini akan saya pikirkan dan tindak lanjuti,” pungkasnya.

  • Suyudi, Kapolri yang Dekat dengan Ulama dan Masyarakat

    Suyudi, Kapolri yang Dekat dengan Ulama dan Masyarakat

    PERGANTIAN kepemimpinan di tubuh Polri selalu membawa harapan baru. Masyarakat tentu ingin kepolisian yang semakin profesional, tegas menegakkan hukum, sekaligus dekat dengan warga.

    Karena itu, persetujuan DPR RI terhadap Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri yang baru patut disambut dengan harapan dan dukungan.

    Saya mengenal Suyudi sebagai sosok yang memiliki kedekatan dengan berbagai kalangan. Ia bukan hanya dekat dengan para aktivis, tetapi juga menjalin hubungan baik dengan ulama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

    Kebetulan, dalam kapasitas saya sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, saya beberapa kali berjumpa dengan Suyudi dalam kegiatan bersama para ulama dan tokoh agama.

    Dari perjumpaan itu, saya melihat sendiri bagaimana ia membangun komunikasi dengan santun dan penuh penghormatan.
    Kedekatan seperti ini bukan sekadar soal hadir dalam sebuah acara, melainkan juga menunjukkan kesediaan untuk merawat silaturahmi dan mendengar pandangan masyarakat.

    Bagi saya, hubungan baik dengan para ulama dan tokoh masyarakat merupakan modal penting bagi seorang pemimpin Polri.

    Tugas kepolisian tidak mungkin dijalankan sendirian. Dukungan berbagai unsur masyarakat diperlukan agar keamanan dan ketertiban tumbuh dari kepercayaan, kemitraan, dan kesadaran bersama.

    Suyudi juga dikenal sebagai pribadi yang taat beragama. Nilai-nilai agama, bila dijalankan dengan baik, dapat menjadi pegangan dalam mengemban amanah. Bekerja dengan jujur, bersikap adil, dan memperlakukan sesama dengan hormat.

    Tentu, kepercayaan publik pada akhirnya juga ditentukan oleh tindakan dan kebijakan nyata. Namun, karakter yang santun, terbuka, dan dekat dengan masyarakat merupakan bekal yang baik untuk memulai pengabdian.

    Baca Juga :  Sejarah Catat Timnas Indonesia Masuk 14 Negara di Dunia Raih Juara Diselenggarakan FIFA

    Saya melihat Suyudi sebagai figur yang santun, tetapi tegas; terbuka, dan mau mendengarkan masukan. Sikap seperti ini penting bagi siapa pun yang memimpin institusi besar seperti Polri.

    Ketegasan diperlukan untuk menegakkan hukum, sementara keterbukaan dibutuhkan agar pemimpin memahami persoalan secara utuh dan mengambil keputusan dengan bijaksana.

    Apresiasi juga patut diberikan atas pengabdiannya selama memimpin Badan Narkotika Nasional. Upaya menghadapi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika membutuhkan kerja keras, ketegasan, serta kolaborasi banyak pihak.

    BNN sendiri menekankan bahwa penanganan narkotika perlu dilakukan secara komprehensif: tegas terhadap jaringan peredaran gelap, sekaligus mengedepankan pencegahan dan rehabilitasi bagi penyalah guna.

    Kini, amanah yang lebih besar menanti Suyudi di Polri. Saya berharap pengalaman, ketegasan, dan kemampuannya menjalin hubungan dengan berbagai kalangan dapat menjadi bekal untuk memimpin kepolisian dengan baik.

    Kedekatan dengan ulama, tokoh agama, aktivis, dan masyarakat luas dapat memperkuat kerja bersama dalam menjaga keamanan serta membangun rasa percaya.

    Selamat mengemban amanah sebagai Kapolri. Semoga Suyudi Ario Seto senantiasa diberi kekuatan dan kebijaksanaan dalam memimpin Polri yang profesional, humanis, tegas, dan semakin dipercaya masyarakat.

     

  • Baru Sehari Dilantik, Kapolri Suyudi Langsung Bongkar Struktur Polri, IPW: Ini Bukan Konsolidasi Biasa

    Baru Sehari Dilantik, Kapolri Suyudi Langsung Bongkar Struktur Polri, IPW: Ini Bukan Konsolidasi Biasa

     

     

    Gebrakan awal Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto langsung menjadi sorotan Indonesia Police Watch (IPW). Baru sehari dilantik Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Suyudi langsung melakukan perombakan besar-besaran terhadap struktur internal Mabes Polri hingga jajaran kewilayahan.

    IPW menilai langkah tersebut bukan sekadar konsolidasi organisasi, melainkan regrouping kekuatan yang menunjukkan perubahan sangat radikal di tubuh Korps Bhayangkara.

    Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan, perombakan tersebut terlihat dari pergantian sejumlah pejabat strategis Polri melalui Surat Telegram Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

     

     

    Sejumlah posisi strategis yang mengalami pergantian antara lain unsur pengawas dan pembantu pimpinan seperti Irwasum, Asisten Kapolri bidang Operasi, Asisten Kapolri bidang Perencanaan dan Anggaran, Asisten Kapolri bidang SDM, Kadiv Propam, Kadiv TIK, serta unsur pelaksana tugas pokok seperti Kabaintelkam, Kabareskrim dan Kabaharkam.

     

     

    Tak hanya di tingkat pusat, perombakan juga merambah struktur kewilayahan. Sebanyak 19 Kapolda turut diganti atau digeser. Struktur pendukung seperti Kalemdiklat, Kasespim dan Gubernur Akpol juga ikut mengalami perubahan.

    Secara keseluruhan, IPW mencatat terdapat 88 perwira tinggi dan perwira menengah pada era kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang terkena mutasi.

    “IPW menilai langkah radikal Jenderal Suyudi Ario Seto itu tidak biasa dilakukan seorang insan Bhayangkara yang baru dilantik sebagai Kapolri untuk memimpin institusi Polri yang cukup besar kalau tidak ada kekuatan politik di belakangnya,” kata Sugeng dalam siaran pers IPW yang diterima Haluan Selasa (6/10/2026).

    Menurut Sugeng, pola tersebut berbeda dengan tradisi konsolidasi yang dilakukan sejumlah Kapolri sebelumnya.

    Ia mencontohkan saat Jenderal Idham Azis dipercaya menjadi Kapolri. Idham disebut tidak langsung melakukan bongkar besar-besaran terhadap struktur elite Polri setelah dilantik.

    Bahkan, posisi Kabareskrim yang ditinggalkannya sempat kosong sebelum akhirnya diisi melalui mutasi beberapa waktu kemudian.

    “Filosofi polisi itu adalah merangkul, akomodatif, persuasif serta koordinatif, dan tidak radikal atau frontal,” ujarnya.

    Berbeda dengan Era Listyo Sigit

    IPW juga membandingkan langkah Suyudi dengan pola yang diterapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo ketika pertama kali menjabat Kapolri.

    Menurut Sugeng, Listyo tidak langsung melakukan pembersihan besar-besaran terhadap elite lama Polri. Ia terlebih dahulu membangun legitimasi melalui narasi kelembagaan, seperti konsep Presisi, pelayanan transparan, penegakan hukum berkeadilan serta polisi yang tegas namun humanis.

    Baru setelah itu, kata dia, Listyo melakukan penataan elite organisasi melalui sejumlah mutasi strategis.

    “Baik mantan Kapolri Idham Azis dan Listyo Sigit Prabowo sangat berbalik dengan pemikiran radikal atau frontal yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sehingga sangat rentan menimbulkan gesekan-gesekan di internal Polri,” kata Sugeng.

    IPW menilai mutasi seharusnya menjadi bagian dari tour of duty dengan mengedepankan merit system, bukan sekadar pergantian personel karena perubahan kepemimpinan.

    Terlebih, sejumlah perwira yang baru beberapa bulan menduduki jabatan strategis justru langsung dicopot dari posisinya.

    Salah satu yang disorot IPW adalah Irjen Pipit Rismanto. Perwira tinggi Akpol 1994 itu disebut belum genap tiga bulan menjabat Kapolda Jawa Barat ketika digeser dan mendapat penugasan baru di Kementerian Hukum.

    IPW bahkan menduga pergantian tersebut memiliki dimensi politik karena Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan basis pemilih terbesar menjelang kontestasi politik 2029.

    Namun, dugaan tersebut merupakan penilaian IPW yang belum disertai bukti terbuka mengenai alasan resmi pergantian Pipit Rismanto.

    Singkirkan “Gerbong Listyo”, Masukkan Personel BNN dan BIN

    Sorotan IPW tidak berhenti pada jumlah mutasi. Organisasi tersebut juga melihat adanya pola penggantian personel dari kelompok yang dianggap dekat dengan era Listyo Sigit dengan sejumlah nama dari luar struktur inti Polri.

    IPW menyebut sejumlah pejabat era Listyo Sigit dipindahkan dari posisi strategis.

    Di antaranya Komjen Wahyu Widada yang sebelumnya menjabat Irwasum Polri menjadi Pati Itwasum untuk penugasan di ATR/BPN. Kemudian Kabareskrim Komjen Syahardiantono menjadi Pati Bareskrim untuk penugasan di KSP.

    Kabaintelkam Komjen Yuda Gustawan juga dimutasi menjadi Pati Baintelkam untuk penugasan di KSP. Sementara Komjen R.Z. Panca Putra yang sebelumnya menjabat Kalemdiklat menjadi Pati Bareskrim untuk penugasan di Kementerian Hukum.

    Sebaliknya, IPW menyoroti masuknya sejumlah personel yang sebelumnya bertugas di BNN maupun BIN ke sejumlah posisi strategis di tubuh Polri.

    Dari BNN, misalnya, Brigjen Agus Dwi Hermawan ditempatkan sebagai Aslog Kapolri, Brigjen Putu Putera Sadana menjadi Wakabareskrim dan Brigjen Deni Dharmapala menjadi Asisten Kapolri bidang SDM.

    Brigjen Roy Hardi Siahaan juga disebut dipercaya menjadi Kapolda Jawa Tengah, sedangkan Brigjen Rachmad Iswan Nusi menjadi Wakapolda Jawa Barat.

    Sementara dari BIN, IPW mencatat Irjen Dedy Kusuma Bakti ditempatkan sebagai Kabaintelkam, Irjen Arman Achdiat menjadi Kapolda Riau dan Irjen Victor Alexander Lateka menjadi Wadankorbrimob.

    Baca Juga  Ratusan Kasus TPPO Diungkap Polri, Ini Modus Terbanyak!

    Bagi IPW, pola tersebut menunjukkan bahwa perubahan yang dilakukan Suyudi bukan sebatas memindahkan personel, tetapi juga mengubah simpul-simpul kekuasaan strategis di tubuh Polri.

    “Kapolri Suyudi tidak hanya memindahkan orang di dalam papan catur, namun mengubahnya dengan banyak pemain yang sehaluan menguasai kotak-kotak utama papan tersebut,” ujar Sugeng.

    IPW Pertanyakan Proses Mutasi

    IPW juga mempertanyakan bagaimana daftar mutasi dalam jumlah besar tersebut dapat disiapkan dalam waktu sangat singkat setelah Suyudi resmi menjabat Kapolri.

    Suyudi baru dilantik Presiden Prabowo pada 1 Oktober 2026. Sehari kemudian, telegram mutasi besar-besaran sudah diterbitkan.

    Menurut IPW, proses tersebut sulit dilakukan jika seluruh keputusan baru disiapkan setelah pelantikan.

    Apalagi, apabila proses mutasi harus melalui mekanisme Wanjakti, waktu yang dibutuhkan dinilai tidak mungkin sesingkat itu.

    “Menurut IPW, pemasukan nama-nama itu telah terjadi sebelumnya ada keputusan dicalonkannya pengganti Kapolri Listyo Sigit,” kata Sugeng.

    Kondisi tersebut kemudian dikaitkan IPW dengan proses pergantian Kapolri yang berlangsung sangat cepat.

    Presiden Prabowo mengirim Surpres Nomor R-57/Pres/09/2026 tertanggal 30 September 2026 ke DPR. Sehari kemudian, Komisi III DPR melakukan fit and proper test terhadap Suyudi sebagai calon tunggal Kapolri.

    Dalam waktu sekitar 22 menit, Komisi III menyetujui Suyudi secara aklamasi. Persetujuan tersebut kemudian dibawa ke rapat paripurna DPR sebelum Suyudi dilantik Presiden Prabowo pada 1 Oktober 2026.

    Bagi IPW, rangkaian proses tersebut menunjukkan kuatnya dukungan politik Presiden Prabowo terhadap Kapolri baru.

    Namun, IPW mengingatkan agar kekuatan tersebut tidak diterjemahkan menjadi tindakan pergantian personel secara serampangan.

    “IPW mengingatkan Kapolri baru Jenderal Suyudi Ario Seto untuk tidak melakukan gebrakan radikal, kecuali ada alasan yang obyektif dan kuat untuk mengganti dan mencopot anggotanya,” tegas Sugeng.

    Menurutnya, pencopotan dapat dibenarkan apabila terdapat alasan yang jelas, seperti catatan pelanggaran kode etik dari Propam atau dugaan tindak pidana.

    Sebab menurut IPW, jika mutasi tidak didasarkan pada pertimbangan objektif dan merit system, tujuan utama mutasi sebagai bagian dari penyegaran dan penguatan soliditas organisasi justru berpotensi berubah menjadi sumber persoalan baru di internal Polri.